DPR Minta Pemerintah Picu Daya Beli Hindari PHK

07-09-2015 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam memperbaiki ekonomi bangsa. Pasalnya, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang inflasi per Agustus 2015 menunujukkan angka inflasi sebesar 0,39 persen, terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir,

“Ini menunjukkan bahwa memang daya beli masyarakat saat ini sangat rendah. Tentu dampak dari tinggi harga kebutuhan pokok, rendahnya pendapatan petani dapat dilihat dari NTP (nilai tukar petani) yang sudah kurang dari 100 dan banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” analisa Marwan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (7/9/15).

Politikus F-PD ini melanjutkan, Pemerintah perlu melakukan langkah cepat dan tepat untuk memperbaiki daya beli masyarakat dan mencegah semakin banyak PHK. Ia menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan kebijakan seperti pada Pemerintahan sebelumnya.

“Beberapa kebijakan pemerintahan Presiden SBY yang efektif untuk menaikkan daya beli dan mengurangi pengeluaran rakyat seperti pembagian raskin (akan diganti nama Rastra) dan Bantuan Langsung Tunai (akan diganti nama menjadi bantuan dengan syarat) perlu cepat direalisasikan,” imbuh Marwan.

Politikus asal daerah pemilihan Lampung ini juga meminta agar Pemerintah mengenakan tarif listrik khusus untuk pelaku UMKM, agar PHK karyawan dari sektor UMKM dapat diminimalisir. (sf), foto : jaka nugraha/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...